Sunday, 21 Oktober 2018
TUPOKSI
news TUPOKSI

TUGAS POKOK dan FUNGSI

1.Inspektur

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Tugas pembantuan oleh Perangkat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
  2. penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
  3. pengkoordinasian pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  4. perumusan  penyusunan  laporan hasil pengawasan;
  5. pengevaluasian pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Daerah Kabupaten; dan
  6. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

2. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, membimbing, mengevaluasi dan melaporkan urusan administratif dan fungsional kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah dalam urusan umum, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, evaluasi dan pelaporan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. perencanaan operasional rencana strategis dan rencana kerja anggaran Sekretariat dan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Daerah;
  2. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sekretariat;
  3. penyedia/pembimbingan terhadap bawahan, membina dan mengembangkan tenaga fungsional dan tenaga teknis fungsional Inspektorat Daerah;
  4. perencanaan operasional pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang inventaris Inspektorat Daerah;
  5. pemberi petunjuk pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Daerah;
  6. pembagi  tugas   pelaksanaan   publikasi   kegiatan   dan pengaturan acara, penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kerja Inspektorat Daerah;
  7. pembimbingan bawahan dalam mengelola kearsipan, data, teknologi dan informasi Inspektorat Daerah;
  8. pemberi petunjuk penyusunan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);
  9. pembagi tugas penyusunan kebijakan serta regulasi teknis;
  10. pelaksanaan  sistem pengendalian  intemal  Inspektorat Daerah.
  11. pemberi petunjuk penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat Daerah;
  12. pembagi tugas pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat; dan
  13. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

 

 1. Subbagian Perencanaan  Mempunyai Tugas :

  1. merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan anggaran dengan berpedoman kepada kegiatan Sekretaris untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  2. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  3. memberi petunjuk dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
  4. mengumpulkan dan menyusun konsep rencana strategis, rencana kerja anggaran Inspektorat Daerah;
  5. mengumpulkan konsep untuk bahan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran Inspektorat Daerah;
  6. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar dalam melaksanakan tugas tidak terjadi penyimpangan dan untuk mengetahui permasalahannya;
  7. memberikan informasi dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan terhadap unit kerja Inspektorat Daerah;
  8. mengumpulkan bahan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian internal Inspektorat Daerah;
  9. membuat konsep untuk dikoordinasikan sebagai bahan penerbitan surat tugas pengawasan;
  10. mengolah data dan bahan yang berhubungan dengan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/ program kerja pengawasan;
  11. menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
  12. mengoreksi dan memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas tentang pengendalian rencana/Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);

 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai Tugas :

  1. menyusun  rencana  kegiatan  Subbagian  Evaluasi dan Pelaporan dengan berpedoman kepada kegiatan Sekretaris Inspektorat Daerah untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  3. Memberi  petunjuk  dan  membimbing bawahan  agar pelaksanaan    tugas   sesuai   dengan   petunjuk   dan ketentuanyang berlaku;
  4. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas agar tidak terjadi penyimpangan untuk dapat mengetahui permasalahannya;
  5. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat Daerah;
  6. Menyiapkan dokumen dan laporan yang berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa untuk pelaksanaan tindak Ianjut hasil pengawaan, pencegahan dan investigasi;
  7. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun konsep laporan kegiatan pemeriksaan;
  8. Mengoreksi dan mernerintahkan konsep naskah dinas tindak lanjut menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa;
  9. Menghimpun bahan - bahan untuk penyusunanlaporan kinerja, kegiatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Daerah;
  10. Membuat laporan kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai pertanggungjawaban dan bahan penilaian atasan; dan
  11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

 3. Subbagian  Administrasi dan Umum Mempunyai tugas  :

  1. Merencanakan kegiatan Subbagian Administrasi dan Umum dengan berpedoman kepada kegiatan sekretaris Inspektorat Daerah, untuk pedoman pelaksanaan tugas;
  2. Membimbing bawahan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Inspektorat Daerah;
  3. Membagi tugas pelaksanaan tugas keprotokolan Inspektorat Daerah;
  4. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
  5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar dalam melaksanakan tugas tidak terjadi penyimpangan dan untuk dapat mengetahui permasalahannya;
  6. Membagi tugas kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keharmonisan dan ketertiban kantor Inspektorat Daerah;
  7. Membimbing bawahan mengelolah data dan bahan teknologi informasi Inspektorat Daerah;
  8. Membagi tugas kepada bawahan untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penatausahaan surat menyurat, rumah tangga, data kepegawaian,data dan informasi Inspektorat Daerah;
  9. Membagi tugas kepada bawahan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan, inventaris, data informasi Inspektorat Daerah;
  10. Membuat laporan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang untuk dibukukan;
  11. Melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, Kenaikan pangkat, cuti, dan pensiun pegawai;
  12. Melaksanakan kegiatan pengembangan karir pegawai Inspektorat Daerah;
  13. membuat laporan penghimpunan, pengelolaan, penyajian dan pemeliharaan data, informasi dan dokumen kepegawaian;
  14. Merencanakan kebutuhan, penempatan, mutasi, pengembangan kompetensi pegawai;
  15. Membuat laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
  16. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas masing-masing; dan
  17. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

 

1. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam urusan Pemerintahan dan Aparatur.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan pada bidang pemerintahan dan aparatur;
  2. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
  3. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian bidang pemerintahan dan aparatur;
  4. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Paporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  5. Pengevaluasian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Pengevaluasian Sistem Pengendalian Intenal;
  7. Pemeriksaan terpadu bidang pemerintahan dan aparatur;
  8. Pendampingan, pengasistensian dan fasilitasi bidang pemerintahan dan aparatur;
  9. Pembagian tugas  pembantuan           dan alokasi dana desa;
  10. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan pemerintahan dan aparatur;
  11. Pelaporan hasil pengawasan pemerintahan dan aparatur.
  12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan oleh Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah swasta dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. pengusulan Program Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
  2. peIaksanaan Tugas Pengawasan Meliputi Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
  3. pelaksanaan Reviu Rencana Kerja Anggaran, Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  4. pemeriksaan Terpadu dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
  5. pemeriksaanDana Hibah/BantuanSosial;
  6. pendampingan, mengsistensi dan memfasilitasi dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
  7. pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan;
  8. Pelaporan Hasil Pengawasan dalam urusan Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan; dan
  9. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

3. Inspektur Pembantu III

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Daerah di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra oleh Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah/ swasta dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. pengusulan program pengawasan dan pembinaan pengawasan dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  2. pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  3. pemeriksaan terpadu dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  4. penyusun pedoman/standar di bidang pengawasan Bidang Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  5. pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  6. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra;
  7. pelaporan hasil pengawasan dalam urusan Aset, Administrasi Umum dan Kesra; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. Inspektur Pembantu IV

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan fungsi pencegahan dan investigasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

Adapun fungsinya adalah sebagai berikut :

  1. penyusunan rencana strategis, rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran Inspektur pembantu bidang pencegahan dan investigasi; .
  2. pengkooordinasian penanganan pengaduan masyarakat dan informasi dari media;
  3. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  4. pelaksanaan pengendalian, pencegahan dan investigasi terhadap penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan  oleh unsur  pemerintah  daerah;
  5. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengumpulan bahan keterangan;
  6. penyusunan dan penyampaian laporan investigasi Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi;
  7. pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil pencegahan dan investigasi;
  8. pelaksanaan peran serta dan kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan yang berkaitan dengan unsur pemerintah daerah;
  9. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pencegahandan investigasi;
  10. pelaksanaan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan urusan pencegahan dan investigasi;
  11. pengkoordinasian pengawasan yang terkait dengan tugas Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
  12. perencanaan operasional dan pelaksana urusan meminta bantuan tenaga ahli untuk mendapat keterangan yang akurat sesuai dengan permasalahan yang terjadi jika dibutuhkan;
  13. pemberian  keterangan  ahli di persidangan;
  14. perencanaan operasional pelaksanaan koordinasi dengan instansi penegak hukum, permintaan informasi, dan pelimpahan kasus kepada instansi penegak hukum;
  15. pelaksanaan  administrasi  dan  pelayanan  teknis  Inspektur;
  16. Pembantudalam urusanPencegahan  dan Investigasi;
  17. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektur Pembantu dalam urusan Pencegahan dan Investigasi;
  18. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.