Sunday, 21 Oktober 2018
Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Rencana Aksi
news Rapat Koordinasi Percepatan Implementasi Rencana Aksi

"Dengan semangat perubahan, saya bersama pak Dodi telah berkomitmen mencegah tindak korupsi di Pemerintahan dan akan menjalankan rencana aksi yang di inisiasi KPK,” tegas Beni.

Dia menjelaskan, dirinya sengaja mengadakan rapat untuk mengetahui sejauh mana kesiapan OPD menjalankan rencana aksi dan menghimbau OPD lebih proaktif agar progresnya bisa berjalan lebih cepat.

"Saya memberi perhatian lebih soal perizinan yang menjadi lahan korupsi bagi pejabat, perizinan harus sesuai dengan namanya yakni satu pintu dan lebih cepat,” kata dia.

Beni menegaskan, sebanyak 268 pejabat dilingkungan Pemkab Muba (termasuk Bupati dan Wakil Bupati) telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang telah diverifikasi oleh KPK sebagai bentuk transparansi informasi publik mengenai jumlah kekayaan penyelenggara negara.

Adapun OPD yang akan menerapkan program aksi pemberantasan korupsi terintegrasi Pemkab Muba diantaranya Bappeda, BPKAD, Bagian Layanan Pengadaan, DPMPTSP, BKPSDM, Bagian Organisasi, Dikbud, Inspektorat daerah, Dinsos, PU Penata ruang, BP2RD dan Disbun.