Wednesday, 12 Desember 2018
Rapat Koordinasi serta Penandatanganan Komitmen dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan
news Rapat Koordinasi serta Penandatanganan Komitmen dan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan

Palembang, 04 April 2018
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi serta penandatanganan komitmen dan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi Provinsi Sumatera Selatan di Griya Agung Palembang
 
Rapat ini dihadiri oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bupati/Walikota se-Provinsi Sumatera Selatan, Perangkat Daerah di 17 Pemerintah Kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan. Rapat kerja ini dibuka oleh Gubernur Sumatera Selatan. Setiap kepala daerah dan ketua DPRD menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi disaksikan Kapolda Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan, dan Pimpinan KPK.
 
Dalam kesempatan ini, Gubernur Alex Noerdin menjelaskan bahwa kunci utama keberhasilan pencegahan dan pembenahan tata kelola di pemerintahan daerah adalah komitmen bersama seluruh stakeholder. Bukan hanya kepala daerah, namun didukung oleh perangkat daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) guna mendorong pembenahan tata kelola pemerintahan secara konsisten dan komprehensif. Beliau juga menambahkan Area pembenahan tata kelola ini berfokus pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan mendorong pemerintah daerah membangun e-planning, yang terintegrasi dengan e-budgeting, pengadaan barang dan jasa dengan penerapan e-procurement, pembenahan pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menjelaskan, rapat ini dilakukan sebagai upaya KPK untuk terus memaksimalkan program pencegahan korupsi, yang membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah yang harus meningkatkan tata kelola pemerintahan bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
 
Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi sorotan dan perhatian KPK antara lain perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa. Pelayanan terpadu satu pintu, penguatan inspektorat daerah, pengawalan dana Desa dan tata kelola sumber daya alam.